Perburuan Piranha 'Hidup Atau Mati' di China

Beijing (AFP/ANTARA) - Pihak berwenang di selatan China telah bergerak untuk menghentikan ancaman piranha aneh, menawarkan hadiah dan umpan gratis di tengah kekhawatiran ikan agresif Amerika Selatan yang menyerang di sebuah sungai, kata media pemerintah,
Kamis.

Pemerintah kota Liuzhou juga telah menyatakan sungai dibatasi sementara bagi perenang selama perburuan berlangsung, yang diyakini telah diimpor secara ilegal untuk peliharaan eksotis di akuarium, menurut China Daily.

"Mengerikan setelah tahu sungai terdapat ikan seperti itu, saya takkan berenang di sana lagi .... Saya berdoa semoga mereka segera menangkapnya," ujar surat kabar mengutip warga setempat, Liu Junjie.

Pemerintah kota mengumumkan insentif lain untuk menangkap ikan pada Selasa setelah seekor piranha menggigit seorang pria yang sedang memandikan anjingnya di sungai Liujiang.

Pria itu menangkap ikan tersebut, agar dapat diidentifikasi, dan mengatakan ia melihat dua orang lain di sungai pada saat yang sama.

Hadiah menangkap ikan itu "hidup atau mati" tersebut bernilai 1.000 yuan (sekitar Rp1,47 juta), merupakan jumlah yang besar bagi nelayan setempat dan dilaporkan mendorong banyak orang untuk memancingnya.

"Beberapa teman saya pergi memancing pada Selasa. Bayangkan, uang yang mereka dapatkan dari tiga piranha sama dengan pendapatan bulanan mereka. Bagaimana mereka bisa menolaknya," kata Zhu Feijie penduduk Liuzhou, menurut China Daily.

Pihak berwenang juga memberikan daging babi gratis dan daging lainnya bagi nelayan untuk digunakan sebagai umpan, sementara larangan menggunakan jaring ikan di bagian sungai yang mengalir melalui kota tersebut untuk sementara dicabut, kata surat kabar tersebut.

Namun belum ada piranha yang tertangkap dalam perburuan tersebut.

Impor piranha untuk akuarium eksotis dilarang di China dan di negara Asia lainnya karena kekhawatiran ikan tersebut akan memasuki saluran air lokal dan berkembang biak dengan cepat tanpa predator.

Polisi di Filipina menangkap lima orang yang mencoba menjual piranha pada Desember tahun lalu. (ia/ml)

http://id.berita.yahoo.com/perburuan-piranha-hidup-atau-mati-di-china-093818185.html

Mantangan jadi "virus" bagi hutan tropis

Bandarlampung (ANTARA Bengkulu) - Sekitar 500 hektare tumbuhan liar mantangan (Merremia peltata) tumbuh di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Provinsi Lampung.

"Mantangan semacam tanaman liar yang bersifat parasit, kalau dilakukan pemotongan maka akan tumbuh lagi dua kali lipat dari sebelumnya dan berdampak pada kerusakan pada tanaman inti hutan," kata Kepala Bidang TNBBS Wilayah II Lampung--Bengkulu Edi Susanto, saat dikonfirmasi di Bandarlampung, Kamis.

Menurutnya, TNBBS tengah melakukan penelitian terhadap jenis tanaman parasit tersebut sejak setahun lalu, dan pihaknya juga akan melakukan upaya pencegahan perkembangbiakan tanaman tersebut agar tidak tumbuh lagi di kawasan hutan.

Sementara itu, Leader Project World Wildlife Fund (WWF) Wilayah Lampung Job Carles menjelaskan, tanaman parasit itu berkembangbiak di kawasan hutan karena ekosistem predator utama telah terancam punah akibat kerusakan hutan.

"Keberadaan badak itu, sebenarnya sangat membantu menjaga kelestarian hutan, karena hewan mamalia jenis badak itulah yang memakan tumbuhan sejenis mantangan di kawasan hutan itu," kata Job Carls.

 Kini, tambahnya, matangan terus merambat dan melilit pohon-pohon besar. Mantangan itu sejenis virus yang jika satu pohon terserang virus tersebut, maka pohon itu akan tumbang dengan sendirinya.

"Karena itu, upaya menjaga kelestarian hutan perlu dilakukan secara serius, agar ekosistem top predator tetap bertahan di habitat sendiri dan pohon-pohon besar tetap kokoh tumbuh di kawasan hutan," ujarnya.

Catatan WWF menyebutkan bahwa kerusakan hutan di Lampung mencapai 40 persen dari sektiar 1,5 juta hektare luas areal hutan.

Sebagian besar hutan telah gundul karena ulah manusia, bahkan hutan banyak yang berubah fungsinya menjadi tanaman perkebunan dan pemukiman.

"Sejak awal tahun 2011, kami bersama tim gabungan dari unsur pemerintahan menggelar operasi penurunan perambah, dalam rangka upaya kita menyelamatkan hutan yang kian rusak parah itu," ujarnya.

Beberapa kawasan, menurutnya, sudah kosong dari aktivitas perambahan yang dilakukan oleh warga, namun sebagian lagi ada yang kembali lagi melanjutkan perambahan hutan karena faktor ekonomi.

"Setiap titik yang telah dikosongkan itu, sempat kami tempatkan tim yang melakukan pemantauan pascaoperasi penurunan perambah, hasilnya, seperti di titik Simpang Kandis, Kabupaten Lampung Barat, sebagian mereka banyak yang kembali merambah hutan," ujarnya. (ANT)
Editor: Helti Marini S
COPYRIGHT © 2012

Sumber: http://www.antarabengkulu.com/berita/4563/mantangan-jadi-virus-bagi-hutan-tropis
Kamis, 12 Juli 2012 14:29 WIB

Pemanasan Global Sejak Pra-Industri

Penelitian terbaru Julia Pongratz dari bagian Meteorologi Max Planck Institute di Jerman bersama Ken Caldeira dari Carnegie Institution for Science di Stanford, California, AS, menyebutkan, 9 persen pemanasan global sekarang berasal dari jaman pra-industri. Ini terakit penggundulan hutan. Emisi karbon bisa tinggal di atmosfer hingga ribuan tahun. Menurut Ponratz, selama ini pemanasan global dikatakan berawal dari era industri sekitar tahun 1840 seiring dengan penggunaan batrubara. Pongratz dan Caldeira menyebutkan, antara tahun 800 M dan 1850 M, jumlah penduduk dunia menjadi lima kali lipat, lebih dari satu miliar orang. Jika pembangunan abad ke-9 diperhitungkan sekarang, beban pihak pengemisi bertambah bagi China dan negara-negara Asia Selatan. Emisi karbon dioksida pada era pra-industri dari dua wilayah itu mengambil porsi 10-40 persen total emisi karbon. Ditemukan, lima persen emisi karbon dioksida di atmosfer saat ini dari emisi pada era sebelum tahun 1850. Beberapa peristiwa sejarah juga memperngaruhi emisi karbon dioksida. Hal itu, misalnya saat incasi Mongol ke China. Emisi sempat turun karena hutan tumbuh kembali. Pada zaman wabah sampar di Eropa, tahun 130-an, emisi karbon juga turun di Eropa. (Livescience.com/ISW)

Sumnber : Kompas, 5 Juli 2012. hal 14.

Australia: Pajak Emisi Karbon Tak Populer

Canberra, Senin --- Usaha Perdana Menteri Australia Julia Gillard untuk menerapkan pajak emisi karbon menghadapi ujian berat dari kalangan industri dan rakyat Australia. Hanya sepertiga penduduk yang memberikan dukungan dalam jajak pendapat yang dilakukan Nielsen dan dipublikasikan oleh The Sydney Morning Herald, Senin (2/7), sehari setelah pajak tersebut diberlakukan.

Hasil ini sejalan dengan dukungan rakyat bagi pemerintah partai Buruh pimpinan Gillard yang terus menurun. Partai yang beraliran kiri-tengah itu tertyinggal 42-58 dalam persentase dukungan pemilih dibandingkan dengan dukungan terhadap Partai Konservatif pimpinan Tony Abbott yang beroposisi.

Pajak emisi karbon dikenakan pada hampir 350 perusahaan dan pemerintah kota yang paling banyak mencemari lingkungan. Mulai dari pembangkit listrik bertenaga batubara hingga peleburan besi dan baja diwajibkan membayar 23 dolar Australia (sekitar Rp 221.500) untuk setiap ton karbon dioksida yang dilepaskan ke udara.

Pajak yang dikenakan Australia, salah satu negara penghasil polusi karbon terbesar di dunia ini, terbilang cukup besar. Nilainya lebih dari dua kali lipat pajak serupa di Uni Eropa, yang sebesar 8,15 Euro (sekitar Rp 96.500) per ton emisi karbon dioksida.

Upaya ambisius ini dilakukan untuk melawan pemanasan global dan mengurangi lima persen tingkat emisi karbon tahun 2000 pada tahun 2020. Program yang diterapkan Gillard termasuk pajak tetap selama tiga tahun pertama sebelum mengubahnya menjadi skema perdagangan karbon berdasarkan pasar seperti yang diterapkan Uni Eropa.

Namun, 62 persen dari 1.400 responden jajak pendapat menentang pemberlakuan pajak tersebut. Sekitar 2.000 pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan kota Sydney, Minggu, menuntut pembatalan penerapan pajak.

Gillard pun melakukan kampanye terbuka untuk memperjuangkan pajak ini. Dia menggelar wawancara khusus di radio dan televisi, dan mengatakan para pemilih akan merasakan dampak pajak tersebut pada ekonomi. Rakyat juga akan menyadari peringatan oposisi bahwa akan terjadi pemutusan hubungan kerja adalah keliru.

"Rakyat akan punya peluang untuk menilai mana yang terbaik untuk mereka. Dan yang ingin mereka lihat adalah pemotongan pajak, ujarnya. Namun, Gillard mengakui perlu waktu berbulan-bulan untuk mengubah opini publik.

"Terjadi kamapanye histeris dalam 12 bulan terakhir yang mencoba menakut-nakuti rakyat bahwa kita akan melihat, misalnya industri batubara akan bangkrut. Banyak pekerja menjadi penganggur," ujar Gillard kepada Radio ABC.

"Saya kira dalam beberapa bulan ke depan orang akan sadar apa artinya pajak emisi karbon bagi mereka, dan memperjuangkan makna itu untuk negara," ujarnya.

Sementara itu, kubu oposisi mengklaim konsumen yang harus menanggung pajak itu dari kenaikan harga produk. Hal itu akan menambah biaya hidup, selain mematikan industri pengolahan sumber daya alam.

"Perlu waktu uintuk memperoleh energi dari sumber daya terbarukan. Masalah utama untuk mengalihkan semua ke energi terbarukan adalah biayanya luar biasa mahal," ujar Tony Abbott. (AFP/AP/Reuters/WAS).

Sumber: Kompas, 3 Juli 2012, hal 10