Cemaran Ganggu Areal Tangkap

PTTEP Siap Bayar Kerugian asal Ada Bukti Ilmiah

Jakarta, Kompas --- Pencemaran laut di Selat Timor akibat tumpahan minyak sumur Montara milik perusahaan PTTEP Australia mencapai jarak sekitar 50 mil atau sekitar 92 kilometer sebelah selatan garis pantai Pulau Rote. Perairan itu merupakan areal tangkap nelayan Timor yang sering memberu ikan hingga dekat perairan Australia.

Demikian hasil penelitian Fakultas Kelautan dan Perikanan Pertanian Bogor (FKP-IPB, Februari 2011, atas permintaan PTTEP.

"Partikel pencemar masuk zone ekonomi eksklusif Indonesia yang merupakan fishing ground berbagai jenis ikan pelagis, seperti tongkol, cakalang, dan beberapa ikan karang," kata Indra Jaya, Guru Besar yang juga Dekan FPK-IPB, Selasa (13/9), yang dihubungi dari Jakarta.

Ganguna ini diprediksi dialami nelayan selama enam bulan sejak kebocoran minyak sumur Montara, 21 Agustus 2009. Minyak tumpah selama 72 hari dengan volume 30.000 barrel.

Tumpahan dibersihkan menggunakan cairan untuk membuat sebyawa hidrokarbon minyak melayang di kolom air. Selanjutnya partikel pencemar disapu arus lintas Indonesia yang dikenal berarus kuat dari arah timur-laut melewati celah Timor menuju Samudra Hindia.

Berdasarkan permodelan dan pengukuran masa air laut, Indra Jaya memaparkan, partikel pencemar tidak mencapai pantai Indonesia. Dengan demikian ekosistem terumbu karang dan mangrove tidak terganggu.

Siap membayar
Dalam penjelasan kepada media massa di Jakarta, Selasa, Eksekutif PTTEP Luechai Wongsirasawad menyatakan siap membayar kompensasi asal pemerintah Indonesia memiliki bukti ilmiah bahwa kerugian itu disebabkan tumpahan minyak Montara. Ia mengatakan, partikel pencemar hanya mencapai 94 kilometer dari garis pantai Timor,. Menurut dia, hanya nelayan berkapal besar yang bisa mencapai lokasi itu.

Hingga kini, PTTEP dan Pemerintah Indonesia Indonesia belum menandatangani nota kesepahaman yang isinya, antara lain, menentukan pihak ketiga untuk menengahi perbedaan bukti.

Terkait dengan angka 3 juta dolar AS yang disebut sebagai nilai kompensasi yang ditawarkan, Wongsirasawad menyatakan PTTEP tidak pernah menyebut angka nominal kompensasi. Dana itu merupakan dana tanggung jawab sosial PTTEP yang memiliki bisnis di Indonesia.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke Kompas, mengungkapkan, selain melakukan penelitian bersama IPB untuk meneliti bersama IPB untuk meneliti arus kuat di kawasan Timor yang dikenal sebagai Indoneisa Throughflow (ITF), pihaknya juga melakukan penelitian bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Univesitas Indonesia (LPEM-UI) tentang sampak tumpahan minyak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Timor.

Penelitian arus kuat laut menunjukkan, dengan kecepatan 1,4 kilometer per jam di permukaan laut, tumpahan minyak amat cepat tersapu dari Laut Timor ke arah barat daya sehingga tidak mungkin mencemari Laut Sawu sebagaimana diklaim.

Hasil penelitian dengan LPEM-UI masih dalam tahap penyelesaian, tetapi data resmi dari Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur menunjukkan peningkatan signifikan volume tangkapan ikan tahun 2009 dibanding 2008.

Ketua Tim Advokasi Tuntutan Ganti Rugi Pencemaran di Laut Timor (TALT), Masnellyarti Hilman, mengatakan, "Kami sudah melakukan studi sendiri. Berdasarkan itu, klaim kami layangkan. Kami minta mereka untuk mengklarifikasi hasil studi itu."

Untuk klaim terhadap dampak pada ekosistem, kata Masnellyari, ada beberapa perbedaan hasil, antara lain, soal luasan terdampak. Dia menuturkan, penelitian dilakukan dengan mengambil contoh air laut yang diperiksakan ke laboratorium. Hasilnya, ditemukan "sidik jari" alias jejak tumpahan minyak Montara, "Awalnya mereka membantah, tapi lalu setuju," ujar dia.

Soal mangrove, Indonesia mengklaim ada dampak, sementara PTTEP mengatakan tak ada dampak. "Mereka belum setuju bahwa tumpahan minyak mencemari pantai Indonesia," kata Masnellyarti, menambahkan.

Karena itu, dibuat nota kesepahaman yang memuat kesepakatan akan ada komite netral yang akan melihat data kedua pihak. "Jika tetap tidak ada kesepakatan, komite akan memberikan rekomendasi, apa yang harus dilakukan," katanya.
(ICH/ICW/EVY)

Sumber tulisan : Kompas, 14 September 2011, hal 13
Sumber peta: http://ibrahimlubis.wordpress.com/2008/06/25/minyak-di-celah-timor/

Keanekaragaman Hayati: Karunia Bagi Indonesia

(Albert Einstein: Yang kita ketahui belum sampai satu perseribu dari satu pesen dari yang dimiliki oleh alam)

Tahun 2010 ditetapkan oleh PBB sebagai Tahun Internasional Keanekaragaman Hayati. Ironisnya, banyak di antara kita tidak cukup memahami betapa besar karunia Tuhan dalam bentuk keanekaragaman hayati bagi tanah air tercinta ini. Bayangka, besaing dengan Brazil, Indonesia merupakan negara dengan jenis binatang dan tumbuhan terkaya di dunia. Namun, ditambah dengan ragan jenis terumbu karang, Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman hayati nomor satu di muka bumi ini.

Dengan luas kawasan yang hanya 1,3% dari luas muka bumi ini, Indonesia adalah rumah bagi sekitar 12% jenis mamalia, 16% jenis reptil dan amfibi, 17% jenis burung, 25% jenis ikan dan masih terus bertambah dengan temuan baru setiap tahunnya. Hingga saat ini, terdapat satu juta spesies binatang dan tumbuhan hidup di Indonesia yang berhasil diidentifikasi dan jumlah tersebut baru setengah dari perkiraan keanekaragaman hayati yang kita miliki.

Lalu, apa arti semua kekayaan itu bagi kita?

Bila pertanyaan seeprti itu masih muncul, maka ada dua penyebabnya. Pertama, kita memang sering kali tidak menhargai atau melihat karunia besar yang ada di depan mata. Kedua, karena mungkin kita kurang terpapar oleh informasi.

Mari kita uji pengetahuan kita. Tahukah Anda tentang satu mahluk kecil di laut bernama cyanobacteria? Rasanya tidak banyak yang pernah mendengar nama ini. Lalu, mengapa kita harus peduli?

Ternyata, pada tahun 1986 diketahui bahwa mahluk inilah yang menhasilkan 20% oksigen yang kita hirup setiap saat! Artinya, hidup kita tergantung pada mahluk yang namanya pun baru kita tahu saat membaca artikel ini.

Bagaimana bila dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak spesies yang kita miliki adalah “gudang obat-obatan dunia”? Apakah kita tetap tidak mau peduli? 25% bahan baku obat-obatan ternyata berasal dari hutan. Padahal, ini baru 1% saja dari tubuhan di hutan tropis yang telah diuji secara ilmiah. Tidak haya itu, hutan ternyata menghasilkan 25% bahan aktif obat penyakit kanker yang sekarang digunakan di berbagai belahan bumi. Pernahkah membayangkan, berapa keuntungan dari para pemegang hak paten obat-obatan yang bahan dasarnya berasal dari hutan kita?

Ketika tempat bagi mahluk-mahluk hidup tersebut rusak dan musnah, tentu bukan hanya sekedar pundi-pundi uang yang lenyap, tapi juga kehidupan kita diambang bencana. Satu spesies saja punah, maka keseimbangan alam akan terganggu dan menimbulkan akibat yang mungkin tak pernah kita bayangkan.

Sungguh ironi, sebagai pemilik keanekaragaman hayati nomor satu, kitapun menjadi negara dengan laju penggundulan hutan nomor satu (atas nama pembangunan). Di negara kita pula spesies vertebrata mengalami ancaman kepunahan dalam jumlah terbanyak (128 spesies mamalia dan 104 spesies burung).

Lantas, apakah negara kita akan menjadi seperti orang kaya yang tak pernah menghargai kekayaannya dan terus menghambur-hamburkan hingga tak bersisa? Jangan biarkan hal itu terjadi pada negara kita yang indah dan kaya raya ini.

(Tulisan Suzi D. Hutomo, CEO The Body Shop Indonesia)

Limbah Industri, Dibuang Tanpa Diolah

BATAM, KOMPAS - Pembuangan limbah industri tanpa melalui pengolahan terus terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Meski sejauh ini tak menimbulkan dampak kesehatan, tapi warga khawatir jika hal itu dibiarkan terus. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam diminta menindak tegas.
”Pemeriksaan kasus pertama baru diselesaikan kemarin (Kamis), dan minggu depan tinggal mengirimkan surat perintah untuk merelokasi limbah. Sementara kasus kedua masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan,” kata Kepala Bapedal Kota Batam Dendi N Purnomo, Jumat (11/3).
Kasus pertama yakni pembuangan limbah sisa komponen elektronik pada salah satu kawasan permukiman di Kecamatan Batam Kota. Limbah dari bahan plastik dan tembaga ini dikemas dalam karung plastik dengan total volume 20 ton. Limbah ini di luar jenis domestik dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembuangannya harus melalui pengolahan khusus karena mengandung bahan berbahaya atau terkontaminasi bahan berbahaya.
Menurut Dendi, Bapedal Kota Batam telah melakukan konfirmasi ke PT Panasonic Devices. Perusahaan mengakui limbah itu bersumber dari pabriknya.
Kasus kedua, lanjut Dendi, pembuangan kotoran minyak di kawasan hutan di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung. ”Limbah-limbah ini sudah menumpuk selama dua bulan. Kalau dibiarkan bisa berbahaya,” kata Agus (35), warga Batam.
Saat ini di Batam beroperasi 776 industri, dan 375 perusahaan di antaranya berpotensi menghasilkan limbah B3 dan limbah khusus. Lalu, 100 dari 375 perusahaan itu belum melakukan pengolahan. Produksi limbah B3 dari 100 perusahaan itu sekitar 2.000 ton per tahun. Jenis limbahnya sampah elektronik dan bahan kimia berbahaya. (LAS)
(Sumber: Kompas, 12 Maret 2011)

Bongkar Vila atau Bangun Resapan

Kawasan wisata Puncak memegang peranan vital bagi Jakarta. Puncak tidak hanya sebagai tempat berlibur yang relatif dekat bagi warga Jakarta, tetapi juga menjadi kawasan pencegah banjir di Jakarta. Namun, pembangunan di Puncak tidak menunjukkan ke arah itu.
Pembangunan vila dan real estat baru terus bermunculan serta tidak terkendali. Lihat saja, di sepanjang jalan Puncak kini dipenuhi dengan toko, restoran, dan tempat rekreasi. Banyak bangunan baru juga muncul di lahan bekas ladang dan sawah milik penduduk setempat.
Dosen Ilmu Lingkungan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan, Lim Bianpoen, dalam perbincangan dengan Kompas pekan lalu mengatakan, dengan membiarkan Puncak ditumbuhi vila dan real estat baru, Puncak tidak lagi menjadi daerah tangkapan air, dan ini membahayakan Jakarta.
Selain itu, secara perlahan, kondisi ini sesungguhnya juga bisa memiskinkan warga setempat.
”Penduduk setempat tidak sadar, dengan menjual lahan miliknya, dia akan semakin miskin dari sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Bianpoen, banyak penduduk biasanya tidak pandai mengelola uang. Ketika mendapatkan bayaran atas penjualan lahan, mereka langsung membelanjakannya untuk kebutuhan sesaat, seperti membeli sepeda motor atau memperbaiki rumah. Akhirnya, setelah menikmati kesenangan sesaat itu, mereka jadi lebih miskin dari sebelumnya.
Puncak, yang semula merupakan tempat berlibur, berubah menjadi pusat kemacetan, khususnya pada akhir pekan. Warga Jakarta yang berlibur ke sana justru dihadapkan pada kemacetan yang membuat mental dan fisik lelah luar biasa. Warga setempat pun kembali terkena imbasnya.
Lebih miskin
Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Penelitian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin, Bianpoen dengan tegas menunjuk pemerintah daerah setempat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Menurut dia, kesalahan ini dilakukan oleh semua pihak. Namun, yang paling besar andilnya dengan kerusakan yang terjadi di Puncak adalah pemerintah daerah setempat.
”Mereka harus berani membongkar vila-vila itu. Toh, mereka juga yang menikmati biaya pengurusan izin yang dikeluarkan oleh pemilik vila,” kata Bianpoen.
Imbauan untuk membongkar vila-vila ini sebenarnya sudah lama didengungkan. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga pernah melaksanakannya. Namun, jumlah vila yang dibongkar sangat kecil dibandingkan dengan jumlah bangunan- bangunan baru yang muncul di kawasan Puncak.
Kini, untuk memperbaiki kawasan Puncak, Bianpoen mengatakan ada langkah sementara yang bisa diambil sambil menunggu bangunan-bangunan itu dibongkar. Langkah itu adalah memaksa pemilik bangunan membuat sumur resapan.
Di sini, pemerintah setempat harus memastikan bahwa sumur resapan itu benar-benar dibuat oleh para pemilik vila sesuai dengan bangunan yang dibangun.
Dicontohkan, jika seseorang mempunyai lahan seluas 1.000 meter persegi lalu di atasnya dibangun vila seluas 600 meter persegi, yang bersangkutan harus membuat sumur resapan yang luas dinding resapannya mencapai 600 meter persegi.
”Dinding itu harus mempunyai lubang-lubang yang mampu menyalurkan air ke dalam tanah. Pembuatan sumur resapan ini harus diawasi secara ketat. Pemerintah daerah jangan hanya percaya dengan pengakuan pemilik bangunan,” tutur Bianpoen.
Terhadap penduduk setempat, pemerintah daerah juga harus memberi pendampingan agar tidak mudah menjual tanah mereka. Pemerintah harus memastikan kualitas hidup warganya tidak tergusur dan terus terjaga dengan baik. (ARN)
(Sumber: Kompas, 23  Maret 2011)

Anomali Cuaca Membuat Mereka Gundah

KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN

Pandi (40), petani penggarap di Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (28/2), menanam kapulaga di sela-sela tanaman teh miliknya. Ketidakpastian cuaca membuat sebagian besar pohon buah di daerah itu tak berbuah. Sebagian petani menyiasatinya dengan menanam komoditas lain yang lebih menguntungkan.

Ujang Keden (48) tak menduga hujan sepanjang 2010 lalu menyeret nasibnya ke jalanan. Dari bandar buah manggis beromzet Rp 30 juta sehari, kini dia menjadi pedagang pengecer di tepi Jalan Raya Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Omzetnya pun tinggal puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah per hari.
Biasanya, selama 3-4 bulan masa panen, Ujang memasok 2-4 ton manggis per hari ke seorang eksportir asal Jakarta. Ia mengepul manggis di sentra Wanayasa, Bojong, Darangdan, dan Kiarapedes. Dengan modal Rp 20 juta untuk membeli hasil panen petani, dia bisa menjual ke eksportir hingga Rp 30 juta.
Sejak awal tahun 2011, kisah menggembirakan itu tidak pernah lagi terjadi. Jangankan 2-4 ton, mengumpulkan 50 kg per hari saja sulit bagi pedagang seperti Ujang yang telah lebih dari 10 tahun menekuni manggis.
Sebelum menular ke pedagang, ”wabah” telah lebih dulu menjalari pohon dan petani pemiliknya. Guyuran hujan selama proses pembuahan membuat sebagian besar pohon gagal berbuah. Nasib serupa dialami pohon rambutan, cengkeh, dan mangga, yang menjadi sandaran hidup sebagian petani di Jabar.
Ahmad Mulyana (62), petani di Desa Garokgek, Kecamatan Kiarapedes, biasanya mengandalkan pendapatan dari teh saat 6 pohon manggis dan 50 pohon cengkeh miliknya tak berbuah. Sayang, nasib teh tak lebih baik dari tanaman buah. Harga jualnya selalu tertekan karena harus menghadapi kokohnya dominasi jaringan pemasaran.
Ongkos produksi pucuk daun teh basah dari perkebunan teh rakyat mencapai Rp 1.700 per kg. Itu mencakup ongkos pemeliharaan, pemupukan, dan penyemprotan, serta ongkos petik dan angkut. Namun, saat cengkeh dan manggis gagal panen, harga jual pucuk teh hanya Rp 1.150 per kg.
Dengan harga jual rendah, petani memilih membiarkan tanamannya tumbuh alami. Di beberapa kebun teh di Desa Sukadami dan Taringgul Landeuh, Kecamatan Wanayasa; Desa Kiarapedes dan Cibeber, Kecamatan Kiarapedes; dan Pasirangin, Nangewer, dan Linggasari, Kecamatan Darangdan, tanaman teh kalah tinggi dengan rumput liar. Petani tak lagi memupuk atau menyemprot tehnya sehingga produktivitas cenderung turun. Produksi dari 1 patok (400 meter persegi) kebun teh turun dari 1 kuintal menjadi 0,4-0,5 kuintal dalam sekali petik.
Saat menghadapi ketidakpastian cuaca yang memengaruhi produksi, petani tak berdaya untuk mendobrak tata niaga yang monopolistis. Bagi petani, teh rakyat di Purwakarta, dominasi tengkulak serta harga jual rendah telah menjadi ”penyakit menahun” yang belum terobati. Penyakit itu bahkan telah menggerogoti kebun-kebun teh rakyat.
Menurut catatan Kelompok Teh Rakyat (Kotera) Purwakarta, dari 4.400 hektar kebun teh rakyat di sentra Wanayasa, Kiarapedes, Bojong, dan Darangdan, lebih dari separuhnya telah beralih fungsi menjadi kandang ternak, bangunan, atau kebun komoditas lain dalam 5 tahun terakhir.
”Pageblug”
Era sejak tahun 2010 menjadi masa ”pageblug” bagi petani. ”Wabah penyakit” akibat anomali iklim seolah menular dengan cepat dalam cakupan luas dan menimbulkan banyak korban, baik petani, pedagang, para pekerja pendukung, dan keluarganya. Kondisi itu diperparah oleh penyakit menahun yang belum sembuh.
Situasi itu yang membuat hidup Enan Sunarya (52) dan keluarganya kian terpuruk. Petani di Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, itu punya empat pabrik pengolah teh dan kebun hingga 6 hektar yang menyerap belasan tenaga kerja.
Akan tetapi, zaman seolah kian tak berpihak ke petani seperti Enan. Kini, Enan hanya menyandarkan penghasilan dari 1 hektar, karena 5 hektar lainnya telah dijual untuk menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Senasib dengannya, ratusan petani yang mengelola sekitar 400 hektar kebun di Linggasari, Neglasari, dan Cilingga telah menjual lahannya.
Bertani, bagi Enan, seolah kian tidak menguntungkan. Dia mencontohkan, pada kurun 1979-1985, seorang kuli angkut pucuk daun teh dengan upah Rp 10 per kg bisa membeli lahan. Ketika itu harga pucuk daun teh Rp 25 per kg dan harga tanah Rp 10.000 per patok (400 meter persegi) atau perbandingan 1:400 antara pucuk teh dan tanah. Kini, harga pucuk teh Rp 1.100 per kg dan harga tanah Rp 40 juta per patok. Itu berarti perbandingannya kian timpang yakni 1:36.363. ”Jangankan untuk beli tanah lagi, buat mencukupi kebutuhan sehari-hari saja kini kian tak cukup,” kata Enan.
Ketidakpastian cuaca membuat hidup sekitar 14.000 keluarga petani teh rakyat di Purwakarta kian suram. Sebab, manggis dan cengkeh, yang menjadi tanaman tumpang sari di kebun teh, juga tak berbuah. Unit Pengembangan Manggis Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta memastikan tak ada ekspor manggis sejak awal tahun 2010 hingga kini. Minimnya produksi dari sekitar 63.000 pohon manggis di Purwakarta memaksa eksportir menolak permintaan dari luar negeri.
Di Kabupaten Subang, ”pageblug” dirasakan oleh para petani rambutan, seperti dialami Casmita (56), petani rambutan di Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati. Guyuran hujan dan serangan ulat membuat dia kehilangan potensi pendapatan sedikitnya Rp 8,8 juta dari 44 pohon miliknya.
Produksi rambutan dari 7.451 hektar lahan di Subang selama 2010, mengacu data Dinas Pertanian Kabupaten Subang, mencapai 21.000 ton. Angka itu hanya sekitar 12 persen dari rata-rata produksi 10 tahun terakhir yang mencapai 180.000 ton per tahun.
Anomali cuaca membuat petani gundah....(Mukhamad Kurniawan)
(Sumber: Kompas, 22 Maret 2011)

Banyak Situ di Bogor Rusak

Bogor, Kompas - Dari 93 situ di Kabupaten Bogor, hanya 44 situ yang dalam kondisi baik, selebihnya kurang baik kondisinya. Lima situ di antaranya dalam kondisi rusak berat sejak dua tahun lalu dan pemerintah setempat tidak bisa berbuat banyak membenahinya.
Kelima situ yang rusak berat adalah Situ Wedana di Desa Cikuda, Parungpanjang; Situ Cimanggis di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede; Situ Cogrek di Desa Cogrek, Kecamatan Ciseeng; Situ Cicau Cigadung di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kalapanunggal; dan Situ Rawa Jeler di Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi.

Kepala Seksi Pemeliharaan Irigasi dan Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor Agus RN Naengolan menyampaikan hal ini di Cibinong, Rabu (23/3).Di beberapa situ, banyak bangunan liar milik warga masyarakat yang didirikan di sekitar situ. Bahkan, Situ Kemuning di Kecamatan Bojonggede telah dipagar/dipatok perusahaan pengembang perumahan.
Kondisi situ yang kurang baik umumnya mengalami pendangkalan dan kerusakan pada tanggul ataupun pintu keluar air. Pendakalan situ juga terus terjadi karena minimnya pemeliharaan. Pengerukan situ jarang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Pengalihan kewenangan
Menurut Agus, Pemerintah Kabupaten Bogor sebetulnya ingin melakukan pemeliharaan situ-situ tersebut, tetapi terkendala kewenangan. Pasalnya, kewenangan pemeliharaan dan pengelolaan situ ada di pemerintah pusat.
”Wewenang pemeliharaan dan pengelolaannya ada di pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Agus.
Oleh karena itu, pihaknya tidak dapat melarang atau membongkar begitu saja bangunan yang ada di bantaran situ tersebut meskipun, menurut peraturan, 15 meter dari bibir situ merupakan kawasan hijau. Sampai saat ini pun pihaknya belum mendapatkan data pasti luas dan batas-batas sebuah situ.
Pemerintah Kabupaten Bogor berharap ada payung hukum yang melimpahkan kewenangan pemeliharaan dan pengelolaan situ kepada pemerintah daerah setempat.
”Kami tahu, kalau terjadi apa-apa atas situ, rakyat Bogor yang lebih dahulu kena dampaknya. Namun, untuk melakukan pemeliharaan, kami terbentur di DPRD. Ketika kami mengajukan anggaran untuk itu, DPRD menanyakan kewenangan,” ujarnya.
DPRD tidak bisa meluluskan permohonan dana pemeliharaan situ yang diajukan pemerintah kabupaten walaupun DPRD juga tahu dan ingin situ-situ terpelihara baik.
Banjir dan kekurangan air
Nani Saptariani, Transfering Knowledge Director Rimbawan Muda Indonesia, menilai pemerintah tidak peduli dengan kondisi situ. Buktinya, pemerintah tidak memerhatikan dengan saksama posisi situ ketika memberi izin pembangunan kawasan perumahan. Masyarakat juga tidak peduli karena kurang mendapat penjelasan mengenai fungsi situ bagi lingkungan hidup dan sosial.
”Situ penting untuk penyediaan air tawar dan pengendalian hidrologi tanah. Tidak ada situ, air akan lari ke mana-mana dan berpotensi mendatangkan banjir saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau,” tuturnya. (rts)
(Sumber: Kompas 24 Maret 2011)

Melirik sabun herbal yang ramah lingkungan

Dewasa ini, semakin banyak orang yang mulai peduli dengan kelestarian lingkungan. Henie Z.R. dan Hendricus Ledu Gere, misalnya. Kedua membuat sabun mandi dari bahan-bahan alami yang ramah terhadap alam. Sebab, sumber pencemaran juga berasal dari limbah sabun.

Ya, rumah tangga juga berpotensi menyumbang pencemaran terhadap lingkungan. Tengok saja, ketika mandi, sabun yang kita pakai umumnya mengandung banyak senyawa kimia, seperti petroleum, synthetic chemical, dan chemicals harmful, yang dapat merusak lingkungan sekitar.Sabun mandi biasanya juga mengandung sodium lauryl sulfate (SLS), yang sering digunakan sebagai bahan pembuat detergen.

Berangkat dari fakta ini, Henie ZR kemudian mengembangkan sabun mandi yang ramah lingkungan dan aman untuk tubuh. Hanya bahan natrium hidroksida (NaOH) yang tetap dipakai untuk mengubah minyak tumbuhan menjadi sabun sehingga tidak membahayakan lingkungan. Perempuan yang sudah dua tahun menggeluti usaha pembuatan sabun mandi ramah lingkungan dengan nama Java Natural Soap ini membuat sabun pembersih badan ini dengan bahan-bahan alami. Contoh, minyak kelapa, minyak sawit, minyak zaitun, minyak castor atau jarak, dan dedak beras.

Manfaat dan fungsi dari bahan-bahan alami tersebuth, minyak kelapa untuk menghasilkan busa dan melembabkan kulit. Lalu, minyak sawit untuk mengeraskan dan mengawetkan sabun, sedang minyak zaitun buat menghaluskan dan melembabkan kulit.

Kemudian, minyak castor untuk menghasilkan busa sabun mandi yang lebih lembut sekaligus memberikan nutrisi untuk kulit. Sementara, dedak beras atau rice brand untuk pelembab dan penghalus kulit.

Setiap kali produksi, Henie yang tinggal di Jakarta bisa menghasilkan kurang lebih 80 batang sabun mandi ramah lingkungan. Tiap batang sabun berukuran 5x8 sentimeter (cm), dengan ketebalan 2,5 cm.

Henie membagi sabun buatannya menjadi dua jenis, yakni sabun natural biasa dan sabun natural untuk kulit sensitif atawa castile soap. "Untuk jenis sabun natural biasa, komposisi yang dibutuhkan untuk pembuatan sabun adalah, 40% minyak sawit, 20% minyak zaitun, 15% minyak kelapa, 5% minyak castor, dan 20% dedak beras," tuturnya.

Adapun, untuk pembuatan sabun natural untuk kulit sensitif, Henie menjelaskan, komposisi bahan bakunya yaitu, 80% minyak zaitun, 10% minyak kelapa, serta 10% minyak kelapa sawit. Dari sabun yang ia buat, Henie menambahkan beberapa bahan yang digunakan sebagai penambah aroma, semisal jeruk, vanila, dan jahe. Setidaknya, ada 10 varian sabun made ini Henie, antara lain ginger orange, vanilla oatmeal, dan fresh orange soap.


Harga cukup mahal

Untuk harga, Henie memasang harga Rp 15.000 untuk sabun natural biasa dengan ukuran 100 gram, dan Rp 15.000 untuk castile soap berukuran yang sama. Dalam sehari ia bisa menjual 10 sampai 20 batang sabun dengan omzet Rp 150.000, atau per bulan mencapai Rp 4,5 juta - Rp 5 juta.

Sejauh ini, Henie masih mengandalkan penjualan melalui dunia maya. Itu sebabnya, pasar sabun mandi ramah lingkungannya menyebar dari Jakarta ke Sumatra, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Tapi, ia mengklaim, umur sabun mandi produksinya bisa bertahan sampai dengan satu tahun.

Pemain lainnya, Hendricus Ledu Gere, pemilik Kesambi Bali di Renon, Denpasar, Bali. Awalnya, ia pernah bekerja di sebuah pabrik sabun. Setelah keluar, dia pun mencoba membuat sabun mandi tanpa bahan kimia, sehingga baik untuk tubuh karena tidak menyebabkan kulit kering.

Menurut Hendricus, dirinya tidak menggunakan bahan-bahan yang sukar terurai. "Dalam sabun biasa, terdapat surface active agent (surfactan) yang tidak mudah terurai," ungkapnya.
Adapun sabun mandi bikinannya memakai bahan baku biodegradable. Sama seperti Henie, ia menggunakan minyak tumbuhan, seperti minyak sawit, minyak kelapa, minyak kedelai, dan minyak jarak. "Terserah konsumen mau menggunakan minyak yang mana," ujar Hendricus.

Untuk pewarnaan sabun mandi, Hendricus menggunakan kunyit untuk warna kuning, serta vanili atau serbuk kayu manis dan cendana untuk warna kecokelatan. Untuk aroma, dia memanfaatkan essential oil atau fragrance oil.
Beda dengan Henie, Hendricus hanya melayani permintaan dalam jumlah besar. Ia melego sabun mandi ramah lingkungan buatannya seharga Rp 5.000 untuk ukuran 50 gram, dengan minimal pemesanan 100 batang untuk satu aroma. Lalu, sabun ukuran 100 gram, harga jualnya sebesar Rp 10.000 dengan pesanan minimal sebanyak 50 batang untuk satu aroma.

Hendricus mengaku, dirinya hanya memproduksi sabun kalau ada pesanan yang datang, jadi ia tidak menjual secara bebas. Dia punya alasan: usahanya belum berbadan usaha. Kebanyakan konsumennya adalah penjual sabun, sehingga Hendricus memberi label sabun buatannya dengan merek mereka.
Tiap bulan, dari bisnis ini, Hendricus dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp 1 juta. Masalah utama yang ia hadapi adalah, dia mengerjakan segala sesuatunya, mulai dari pencetakan hingga finishing, seorang diri.

Selain itu, proses pembuatannya tergolong lama. Untuk proses pencetakan dan pemotongan sabun memang hanya butuh tempo satu hari hari saja. Namun, untuk proses pengeringan sabun agar natrium hidroksida sempurna bercampur dengan minyak tumbuh-tumbuhan dapat memakan waktu dua sampai tiga minggu.