Pencemaran: Berlanjut, Ikan Mati di Kali Surabaya

Surabaya, Kompas --- Pencemaran dari limbah pabrik masih terus berlangsung sehingga kematian ikan pun tetap sulit terhindarkan. Padahal, kasus pencemaran sudah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
   Direktur Eksukutif Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), Prigi Arisandi, di Surabaya, Selasa (29/5), menagatakan, ikan mati di Kali Surabaya sudah berlangsung sejak Sabtu (26/5). Ikan itu dijual warga di pinggir jalan sehingga polisi terpaksa menghalau mereka karena memacetkan lalu lintas di Jalan Jagir.
   Hadi (45), warga setempat mengatakan, sejak pagi warga di sekitar Jagir ramai-ramai menjaring ikan yang sudah mengambang di sungai. Ikan jenis bader, mujair, tombro, dan rengkik itu dijual seharga Rp 2.000 - Rp 40.000 per ekor.
   Kematian ikan juga terjadi di Wringinanom - Driyorejo, Gresik. Itu dipicu pabrik tepung yang membuang limbah saat hujan deras. Gubernur Jatim berjanji segera menuntaskan dan mengadukan pemilik pabrik yang diduga mencemari Kali Suranaya ke ranah hukum.
   "Harus ada perusahaan yang bertanggunga jawab atas terjadinya pencemaran," katanya sembari mendesak segara dilakukan rehabilitasi sungai.
   Oleh sebab itu, kata Gubernur, Ecoton harus punya standar penanganan limbah Kali Surabaya, sekaligus peringatan jika ada pencemaran air sungai. Apalagi di kawasan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas ada sekitar 65 perusahaan industri dan 33 pabrik.
   Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Jatim, Indra Wiragana, mengatakan, pihaknya mengirim tim yang terdiri atas LSM Konsorsium lingkungan hidup untuk menelusuri Kali Surabaya. Tim sudah menemukan 2-3 perusahaan untuk diambil air limbahnya dan dijadikan contoh untuk diteliti di laboratorium. Hasil penelitian dari sampel limbah 2-3 industri akan diketahui tujuh hari ke depan.
   Sampel air diambil dari Kali Kewangean yang berhubungan ke Kali Wringinanom-Driyoredjo yang asal pencemarannya dari limbah perusahaan tepung. Terkait Ecoton, Indra mengaku, sedang menyiapkan strategi, "Menentukan tersangka harus punya bukti yang jelas, jadi tidak mudah menyebut nama perusahaan yang mencemari air Kali Surabaya," katanya. (ETA)

Sumber: Kompas, 30 Mei 2012, hal 22

Kualitas Air, Target Penurunan Pencemaran Tinggi

Jakarta, Komas --- Pencemaran air secara nasional ditargetkan turun 50 persen tahun 2014. Limbah domestik menjadi kendalanya karena sumber polutan yang sangat luas dan banyak, seperti pemukimam, restoran dan hotel, yang mempersulit pengawasan.
   Untuk sementara, kriteria pencemaran masih seputar tingkat keasaman, nonlogam berat, dan bakteri Escherichia colli. "Seharusnya 26 kriteria, tetapi lima yang utama. Kandungan logam berat belum masuk," kata Sabar Ginting, Asisten Deputi Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa, Kementerian Lingkungan Hidup, Kamis (14/6), di Jakarta.
   Target penurunan pencemaran 50 persen ini dijanjikan Gusti Muhammad Hatta (Menteri Lingkungan Hidup 1009-2011) kepada Presiden tahun 2009.
   Acuan jumlah pencemar ini pengukuran tahun 2009 pada buangan limbah industri perserta program penilaian loingkungan hidup perusahaan. Misalnya, tahun 2009 suatu perusahaan menghasilkan limbah mengandung BOD/BOC 200 miligram per liter, maka tahun 2014 harus mengurangi hingga 100 miligram per liter.
   Salah satu persoalan adalah pengawasan buangan limbah domestik. Affandi Permana, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten, menjelaskan, 84 persen pencemaran di Sungai Cisadane dari limbah domestik, sisanya industri. Banyak perumahan mewah di Tangerang tanpa instalasi pengolahan air limbah. (ICH)

Sumber: Kompas, 16 Juni 2012, hal 12

Pelestarian Sungai: Pelepasan Ikan Alien Harus Distop

Surabaya, Kompas --- Aktivis lingkungan di Kota Surabaya, Jawa Timur, mendesak pemerintah dan instansi lainnya agar tidak menebarkan ikan secara sembarangan di Kali Surabaya. Jenis ikan yang ditebar harus sesuai dengan ekosistem di Kali Surabaya.
   Wawan Some, Ketua Kelompok Nol Sampah, mengatakan, pasca-kematian ratusan ribu ekor ikan akibat limbah pabrik akhir Mei lalu, ada wacana melepaskan ribuan ekor ikan guna menggantikan ikan yang sudah mati. "Restorasi Kali Surabaya harus dilakukan. Tapi selama ini pemerintah menebar bibit ikan tanpa memperhatikan jenisnya. Padahal kehadiran ikan jenis baru atau ikan alien akan mengganggu ikan asli (endemik) di habitat tersebut," katanya, Selasa (12/6).
   Berdasarkan penelusuran Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), ikan-ikan penghuni habitat Kali Surabaya antara lain bader putih (Barbodesballeroides), jendil (pangasiusmicronomus), rengkik (Hemibragussp), keting (Mistusplaniceps), sili (Macrognatusaculeatus), belut (Fluta alba), dan bloso (Axyeleotrismarmoratus).
   Menurut dia saat ini ada 19 jenis ikan alien di Kali Surabaya. Misalnya, lele dumbo (Clarias gariepinus), ikan mas (Cyprinus carpio), mujair (Oreochromis mosambicus), dan nila (Oreochromis niloticus).
   Kehadiran ikan-ikan jenis baru akan menaikkan kompetisi untuk mendapatkan makanan dan ruang. Kehadiran ikan jenis baru juga rentan menyebarkan penyakit, dan menyebabkan kawin silang yang berpotensi menghilangkan gen unggul ikan asli. "Kasus punahnya ikan endemik akibat kehadiran ikan alien terjadi di Segara Anakan dan di Gunung Rinjani, Lombok," ujarnya.
   Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi menambahkan, restorasi Kali Surabaya harus segera dilakukan dengan melihat habitat sungai tersebut. Untuk itu, PT Perkebunan Nusantara X selaku pengelola Pabrik Gula Gempolkerep yang mencemari Kali Surabaya harus membayar ganti rugi karena telah menyebabkan kematian 89.000 ekor ikan. Ganti rugi itu akan mendukung upaya restorasi Kali Surabaya.
   Sebelumnya, Kepala Bidang Pengolahan PTPN X Tri Cahyo mengatakan, pembuangan limbah ke Kali Surabaya tak disengaja. "Kemarin ada kendala teknis sehingga limbah tidak bisa diolah. Ke depan, akan kami benahi," ujarnya. (ARA)

Sumber: Kompas 13 Juni 2012, hal 22

Perikanan: Nelayan Keluhkan Teluk Jakarta Tercemar

Jakarta, Kompas --- Nelayan kecil dan tradisional di sepanjang pantai Utara Jakarta saat ini kesulitan melaut. Pencemaran limbah yang kian pekat dan meluas di Teluk Jakarta membuat nelayan susah mendapatkan hasil tangkapan, juga memicu kegagalan panen budidaya kerang.
   Persoalan itu dikeluhkan sejumlah nelayan di Kali Baru di Kecamatan Cilincing, Muara Angke, serta Marunda di Jakarta Utara, Jumat (18/5).
   Tiharom, nelayan rajungan di Marunda, menuturkan, pencemaran limbah di Teluk jakarta selama ini berlangsung lama dan semakin parah dalam sebulan terakhir. Bahkan, dua pekan belakangan ini, nelayan tradisional tidak bisa lagi mencari ikan karena air yang pekat dan tercemar.

   Air yang tercemar limbah itu berbau menyengat, keruh, dan pekat dengan berbagai warna, seperti hitam, putih, hijau, hingga coklat kemerahan.
   Pencemaran yang parah itu mencapai radius 1 mil dari pinggir pantai, atau mendekati Pulau Seribu. Para nelayan jaring sero dengan bobot mati perahu kurang dari 2 ton hampir tak bisa lagi memperoleh udang, rajungan dan ikan. Kalaupun  ikan ditemukan, kondisinya sudah mati mengapung dan membusuk.
   "Biasanya sehari masih bisa dapat hasil tangkapan Rp 50.000. Tetapi, dua minggu terakhir tidak ada lagi yangt bisa ditangkap," ujar Tiharom, yang saat ini beralih menjadi buruh bangunan.
   Kondisi lebih memperhatikan pembudidaya kerang hijau yang gagal panen. Kerang hijau yang dipanen umumnya mati. Sebagian besar nelayan yang tidak bisa melaut dan pebudidaya ikan kini beralih profesi menjadi tukang ojek, buruh bangunan, dan pemulung untuk menyambung hidup.
   Pembuangan limbah ke laut, ujar Tiharom, semakin tidak terkendali. Limbah cair dan sampah tidak hanya dibuang ke laut sewaktu musim hujan, tetapi juga pada musim kemarau. Pencemaran ini diduga kuat tidak hanya bersumber dari rumah tangga, tapi juga dari pabrik dan industri.
   Hal senada dikemukakan Ketua Kelompok Usaha Bersama Mina Bahari Muara Angke Syachruna Fauzi. Limbah pekat yang terus meluas menyebabkan ikan-ikan mabuk dan mengapung di  permukaan. Air yang tercemar limbah berbau dan menimbulkan gatal jika terkena kulit.
   Sebagian nelayan yang kesulitan mencari ikan terpaksa mengambil ikanyang mengapung. Namun, mereka khawatir ikan hasil tangkapannya itu terkontaminasi zat berbahaya. Ikan yang tercemar akan susah dijual," ujar Syahruna.
   Pengajar pada Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Soen'an Hadi Purnomo, mengemukakan, pembuangan limbah yang tidak terkendali mengganggu pencarian nelayan, khususnya nelayan kecil dengan daya jelajah serba terbatas. "Pembuangan limbah seharusnya tidak dilakukan pada wilayah tangkapan nelayan kecil dalam radius kurang dari 4 mil," ujarnya. (LKT)

Sumber: Kompas 19 Mei 2012, hal 18
  

Bongkar Vila atau Bangun Resapan

Kawasan wisata Puncak memegang peranan vital bagi Jakarta. Puncak tidak hanya sebagai tempat berlibur yang relatif dekat bagi warga Jakarta, tetapi juga menjadi kawasan pencegah banjir di Jakarta. Namun, pembangunan di Puncak tidak menunjukkan ke arah itu.
Pembangunan vila dan real estat baru terus bermunculan serta tidak terkendali. Lihat saja, di sepanjang jalan Puncak kini dipenuhi dengan toko, restoran, dan tempat rekreasi. Banyak bangunan baru juga muncul di lahan bekas ladang dan sawah milik penduduk setempat.
Dosen Ilmu Lingkungan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan, Lim Bianpoen, dalam perbincangan dengan Kompas pekan lalu mengatakan, dengan membiarkan Puncak ditumbuhi vila dan real estat baru, Puncak tidak lagi menjadi daerah tangkapan air, dan ini membahayakan Jakarta.
Selain itu, secara perlahan, kondisi ini sesungguhnya juga bisa memiskinkan warga setempat.
”Penduduk setempat tidak sadar, dengan menjual lahan miliknya, dia akan semakin miskin dari sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Bianpoen, banyak penduduk biasanya tidak pandai mengelola uang. Ketika mendapatkan bayaran atas penjualan lahan, mereka langsung membelanjakannya untuk kebutuhan sesaat, seperti membeli sepeda motor atau memperbaiki rumah. Akhirnya, setelah menikmati kesenangan sesaat itu, mereka jadi lebih miskin dari sebelumnya.
Puncak, yang semula merupakan tempat berlibur, berubah menjadi pusat kemacetan, khususnya pada akhir pekan. Warga Jakarta yang berlibur ke sana justru dihadapkan pada kemacetan yang membuat mental dan fisik lelah luar biasa. Warga setempat pun kembali terkena imbasnya.
Lebih miskin
Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Penelitian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin, Bianpoen dengan tegas menunjuk pemerintah daerah setempat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Menurut dia, kesalahan ini dilakukan oleh semua pihak. Namun, yang paling besar andilnya dengan kerusakan yang terjadi di Puncak adalah pemerintah daerah setempat.
”Mereka harus berani membongkar vila-vila itu. Toh, mereka juga yang menikmati biaya pengurusan izin yang dikeluarkan oleh pemilik vila,” kata Bianpoen.
Imbauan untuk membongkar vila-vila ini sebenarnya sudah lama didengungkan. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga pernah melaksanakannya. Namun, jumlah vila yang dibongkar sangat kecil dibandingkan dengan jumlah bangunan- bangunan baru yang muncul di kawasan Puncak.
Kini, untuk memperbaiki kawasan Puncak, Bianpoen mengatakan ada langkah sementara yang bisa diambil sambil menunggu bangunan-bangunan itu dibongkar. Langkah itu adalah memaksa pemilik bangunan membuat sumur resapan.
Di sini, pemerintah setempat harus memastikan bahwa sumur resapan itu benar-benar dibuat oleh para pemilik vila sesuai dengan bangunan yang dibangun.
Dicontohkan, jika seseorang mempunyai lahan seluas 1.000 meter persegi lalu di atasnya dibangun vila seluas 600 meter persegi, yang bersangkutan harus membuat sumur resapan yang luas dinding resapannya mencapai 600 meter persegi.
”Dinding itu harus mempunyai lubang-lubang yang mampu menyalurkan air ke dalam tanah. Pembuatan sumur resapan ini harus diawasi secara ketat. Pemerintah daerah jangan hanya percaya dengan pengakuan pemilik bangunan,” tutur Bianpoen.
Terhadap penduduk setempat, pemerintah daerah juga harus memberi pendampingan agar tidak mudah menjual tanah mereka. Pemerintah harus memastikan kualitas hidup warganya tidak tergusur dan terus terjaga dengan baik. (ARN)
(Sumber: Kompas, 23  Maret 2011)

Bertani di Sawah yang Berubah

Di gubuk tanpa dinding, di pinggir jalan berlubang, puluhan petani duduk di atas terpal. Siang itu para petani di Cantigi Kulon, Indramayu, Jawa Barat, mendiskusikan siasat terbaik untuk bertani di sawah mereka yang berair asin. Diskusi yang menentukan masa depan sawah dan hidup mereka.

Bergantian, tiap kelompok kecil menjelaskan amatan mereka. "Bisa disimpulkan, jenis padi yang paling cocok rangbo hasil silangan Haji Darmin. Anakannya terbanyak dan pertumbuhannya paling bagus," kata Takir. Petani berusia paruh baya itu berusaha meyakinkan keunggulan benih padi silang antara ciherang dan kebo itu.
"Rangbo sepertinya paling cocok, goyang dombret yang kami tanam anakannya sedikit," kata Kani, petani lain.
"Goyang dombret, goyangannya kurang hot sih," seorang petani berkelakar menimpali.
Demikian suasana sekolah lapangan iklim pertanian yang digagas Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI). Selama enam bulan terakhir, seminggu sekali petani diajak berdiskusi tentang perkembangan tanaman mereka, dari jumlah malai, anakan, penyakit, hingga tinggi tanaman.
Mereka diajak mencari bibit padi terbaik yang paling cocok dengan sawah berair asin. Sebanyak 15 bibit padi hasil persilangan lokal dan dari daerah lain dicoba, antara lain goyang dombret dan rangbo.
"Prinsipnya, kami mencari benih yang paling mampu bertahan di sawah yang airnya asin,: kata Zaenudin, Ketua Kelompok Tani Sumber Mulya Cantigi Kulon. "Benih bantuan pemerintah selalu gagal dipanen. Kami harus memuliakan benih lokal agar sesuai lingkungan sini," lanjutnya.
Jauh sebelum pendampingan dari IPPHTI, petani Cantigi Kulon ini bergulat sendiri untuk bertahan. Selain jenis benih, mereka juga mencari metode tanam yang paling baik, kapan waktu tanamnya, juga metode pemberantasan hama.
Desa Cantigi Kulon mnjadi area subur bagi hama keong mas karena posisi sawah mereka di muara. "Keong mas dari Indramayu kumpul semua di sini,'" ujar Zaenudin.
Solusi keong mas terpecahkan dengan cara sederhana: memelihara bebek! "Awalnya kami dipusingkan keong. Lalu, muncul ide keong sebagai pakan bebek," tuturnya. Keong mas menjadi pemasukan tambahan. Sekarang petani di Cantigi Kulon berebut mencari keong di sawah. Yang tak punya bebek tetap bisa mencari keong. Satu ember dihargai Rp 10.000.
Untuk memudahkan menangkap keong, dibuatlah saluran kecil di sela padi. lalu daun pisang atau kelapa ditaruh di saluran agar menjadi tempat favorit keong berkumpul sehingga bisa lebih mudah diambil.
Hama tikus juga pernah mewabah. Petani kemudian berinisiatif membeli sepasang garangan, sejenis musang yang menjadi predator alami tikus, di Pasar Pramuka, Jakarta. "Kami ternakkan garangan, kemudian dilepas. Kami buat larangan berburu garangan," ujar Zaenudin.
(Sumber: Kompas, 4 April 2011)

Warga Miskin Bayar Air Jauh Lebih Mahal

Jakarta, Kompas - Warga miskin perkotaan lebih sulit mengakses air bersih dan membayar jauh lebih mahal dibandingkan warga lebih kaya. Hal ini mengemuka pada peringatan Hari Air Sedunia 2011 yang bertema ”Air Perkotaan dan Tantangannya”.Hal itu disampaikan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA), Selasa (22/3). Hal serupa diserukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon pada peringatan Hari Air Sedunia oleh UNESCO di Jakarta. Badan PBB yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu, dan kebudayaan itu menggelar lokakarya internasional ”Ecohydrology for Managing Sustainable Water Futures” bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Hadir dalam kegiatan itu antara lain Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala LIPI Lukman Hakim, Direktur UNESCO untuk Indonesia Hubert Gijzen, dan El-Mostafa Benlamih selaku United Nations Resident Coordinator in Indonesia.
Jumlah penduduk kota di dunia yang tidak memiliki akses pipa penyaluran air bersih saat ini meningkat 20 persen dari dekade sebelumnya menjadi 114 juta jiwa. Penduduk kota dunia yang tidak memiliki akses sanitasi dasar meningkat menjadi 134 juta jiwa.
”Penduduk termiskin dan paling rentan tak memiliki pilihan kecuali membeli air dari pedagang tidak resmi dengan harga 20-100 persen lebih tinggi daripada tetangga yang kaya, yang menerima pasokan air di rumah,” tulis Ban Ki-moon.
Sebagai gambaran, menurut koordinator nasional KRuHA, Hamong Santono, warga miskin di Jakarta membeli air bersih Rp 1.000-Rp 1.500 per jeriken isi 20 liter. Itu berarti Rp 50.000-Rp 75.000 per meter kubik. Padahal, harga air PDAM hanya Rp 5.000-Rp 6.000 per meter kubik.
Djoko Kirmanto mengakui, saat ini baru 50 persen penduduk Indonesia mengakses air bersih.
Tangkapan air kritis
Direktur Operasi Jawa-Bali PT PLN (Persero) Ngurah Adnyana mengemukakan, kelestarian lingkungan, terutama di area tangkapan air hujan, makin kritis. Hal ini memengaruhi produksi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dimiliki PLN.
”Pembangkit listrik di Waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur, Jawa Barat, pada periode tahun 2010-2011 kehilangan produksi sebesar 1.000 megawatt dari total 1.600 megawatt karena airnya jauh berkurang,” katanya.
Sementara itu, kondisi hulu Sungai Brantas di Malang Raya, Jawa Timur, mengkhawatirkan. Sedimentasi dan erosi mengancam keberlangsungan mata air di sana dan berpotensi menimbulkan bencana banjir dan longsor. Demikian dikatakan Eko Wahyudi, Ketua Umum Fakultas Teknik Pengairan Universitas Brawijaya.
Di Kota Malang, keberadaan air bawah tanah mulai menipis. ”Dari tiga sumur bor milik PDAM di wilayah Tidar, satu sudah mengering,” kata Direktur PDAM Kota Malang Jemianto.
Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Susmono di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyatakan, baru 12 persen rumah tangga di pedesaan mampu mengakses air bersih PDAM. (NAW/DIA/EKI)
(Sumber: Kompas, 23 maret 2011)