Pengelolaan Hutan: Masyarakat Pemilik Hutan Tak Terlindungi

Jakarta, Kompas --- Kepemilikan dan hak masyarakat adat pemilik areal hutan dan lahan minim perlindungan pemerintah. Swasta masih bisa membeli lahan/hutan adat dengan harga yang sangat murah.
    Setidaknya itulah hasil investigasi bersama oleh lembaga swadaya masyarakat Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) belum lama ini. Masaih ada tanah di Sorong, Papua Barat yang dibeli sekitar Rp 6.000 per hektar atau 0,65 dolar AS, lebih murah daripada harga gula-gula di negara maju.
   "Kami punya buktinya dari masyarakat sendiri bagaimana perusahaan membayar rendah dan memarjinalisasikan masyarakat adat Moi (masyarakat asli di Sorong) untuk lahan dan kayu," ucap Abu Meridian, Juru Kampanye Telapak, Minggu (10/6), di Jakarta. beberapa tahun yang lalu, investaigasi telapak juga menemukan praktik serupa di Papua.
   Bukti itu berupa salinan "Kontrak" atau kesepakatan [erusahaan dengan kepala marga masyarakat adat Moi. Di dalamnya terdapat rincian pembayaran 923 dolar AS untuk 1.420 hektar lahan hutan, atau Rp 6.000 per hektar. Sementara perkebunan sawit itu ditaksir 162 juta dolar AS jika dikembangkan atau ribuan kali lipat dari harga dari masyarakat.
   Tak hanya mengeksploitasi lahan, Telapak dan EIA pun menunjukkan secara rinci pembayaran 25 dolar AS per meter kubik kayu kepada pemilik lahan untuk kayu yang didapat dalam proses pembukaan hutan mereka, termasuk untuk kayu merbau yang bernilai tinggi. Merbau itu diekspor seharga 875 dolar AS per meter kubik.
   "Masyarakat biasanya dijanjikan mendapat manfaat dari perkebunan. Faktanya, tak pernah terjadi,: ucapnya,
   Jago Wadley, pengampanye Hutan EIA, menyesalkan praktik merugikan negara dan masyarakat itu tak tersentuh hukum. "Warga Papua itu sebagian dari warga termiskin di Indonesia. Justru dieksploitasi melalui perjanjian perkebunan sawit yang memberi keuntungan besar kepada investor internasional dengan mengorbankan masyarakat dan hutan Papua," ucapnya.
   Ia pun menyebut, sebagian perusahaan itu dimiliki negara yang selama ini getol membantu Indonesia meperbaiki pengelolaan hutan. Saham perusahaan itu dimiliki melalui Norwegian Government Pension Fund Global.
   Norwegia dikenal dalam dunia internasional sebagai pemimpin dalam perubahan iklim. " Norwegia (donor REDD+ terbesar untuk Indonesia yang mencapai 1 milyar dolar AS) juga akan mendapat keuntunganndari eksploitasi destruktif yang terjadi. Ini sangat ironis mengingat Norwegia sebenarnya bisa memberi dana kepada warga Papua untuk menjaga hutan mereka, bukan mengambil keuntungan dari deforestasi di Papua Barat," kata Abu Meridian. (ICH)

Sumber: Kompas, 11 Juni 2012, hal 13

Pelestarian Sungai: Pelepasan Ikan Alien Harus Distop

Surabaya, Kompas --- Aktivis lingkungan di Kota Surabaya, Jawa Timur, mendesak pemerintah dan instansi lainnya agar tidak menebarkan ikan secara sembarangan di Kali Surabaya. Jenis ikan yang ditebar harus sesuai dengan ekosistem di Kali Surabaya.
   Wawan Some, Ketua Kelompok Nol Sampah, mengatakan, pasca-kematian ratusan ribu ekor ikan akibat limbah pabrik akhir Mei lalu, ada wacana melepaskan ribuan ekor ikan guna menggantikan ikan yang sudah mati. "Restorasi Kali Surabaya harus dilakukan. Tapi selama ini pemerintah menebar bibit ikan tanpa memperhatikan jenisnya. Padahal kehadiran ikan jenis baru atau ikan alien akan mengganggu ikan asli (endemik) di habitat tersebut," katanya, Selasa (12/6).
   Berdasarkan penelusuran Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), ikan-ikan penghuni habitat Kali Surabaya antara lain bader putih (Barbodesballeroides), jendil (pangasiusmicronomus), rengkik (Hemibragussp), keting (Mistusplaniceps), sili (Macrognatusaculeatus), belut (Fluta alba), dan bloso (Axyeleotrismarmoratus).
   Menurut dia saat ini ada 19 jenis ikan alien di Kali Surabaya. Misalnya, lele dumbo (Clarias gariepinus), ikan mas (Cyprinus carpio), mujair (Oreochromis mosambicus), dan nila (Oreochromis niloticus).
   Kehadiran ikan-ikan jenis baru akan menaikkan kompetisi untuk mendapatkan makanan dan ruang. Kehadiran ikan jenis baru juga rentan menyebarkan penyakit, dan menyebabkan kawin silang yang berpotensi menghilangkan gen unggul ikan asli. "Kasus punahnya ikan endemik akibat kehadiran ikan alien terjadi di Segara Anakan dan di Gunung Rinjani, Lombok," ujarnya.
   Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi menambahkan, restorasi Kali Surabaya harus segera dilakukan dengan melihat habitat sungai tersebut. Untuk itu, PT Perkebunan Nusantara X selaku pengelola Pabrik Gula Gempolkerep yang mencemari Kali Surabaya harus membayar ganti rugi karena telah menyebabkan kematian 89.000 ekor ikan. Ganti rugi itu akan mendukung upaya restorasi Kali Surabaya.
   Sebelumnya, Kepala Bidang Pengolahan PTPN X Tri Cahyo mengatakan, pembuangan limbah ke Kali Surabaya tak disengaja. "Kemarin ada kendala teknis sehingga limbah tidak bisa diolah. Ke depan, akan kami benahi," ujarnya. (ARA)

Sumber: Kompas 13 Juni 2012, hal 22

Produk Ramah Lingkungan: Produsen dan Eksportir agar Berkompetisi

Kazan, Kompas --- Pemerintah Indonesia mendorong produsen dan eksportir berkompetisi menghadapi pasar global. Ini penting karena pemerintah bersikukuh tak mengeluarkan labelisasi pada produk dagang ramah lingkungan atau environmental goods atau EG.
   Demikian ungkapan Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI Imam Pambagyo di sela-sela Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Meeting of Ministers Responsible for Trade (MRT) 2012 di Kazan, Rusia, Senin (4/6) seperti dilaporkan wartawan Kompas Agnes Swetta Pandia. Indonesia diwakili Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti.
   Terdapat dua kelompok labelisasi pada produk dagang ramah lingkungan: mendukung sepenuh hati, dan kelompok yang berat untuk menerapkan. Indonesia salah satu negara yang belum mengeluarkan kebijakan EG.
   Kelompok yang siap produk ramah lingkungan berasal dari negara yang memiliki koordinasi internal relatif baik. Mereka diperkirakan mampu meraup keuntungan ekonomi dengan disahkannya daftar EG pada produk dagang. Sementara negara yang kurang siap khawatir perlabelan berdampak negatuf bagi ekonomi dalam negeri.
   Hingga akhir Mei 2012, 13 dari 21 anggota APEC telah menyerahkan daftar produk ramah lingkungan untuk dikompilasi oleh Friends of the Chairs EG APEC menjadi sekitar 300 produk. Umumnya negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Hongkong dan Rusia. Empat negara ASEAN melakukannya, yakni Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei. Sementara Indonesia, bersama Vietnam dan Filipina, belum menyetor produk dagang.
   Indonesia ingin memnberi kesempatan kepada produsen dan eksportir untuk menyiapkan diri lebih baik. "Sambil menyiapkan pengusaha, pemerintah akan terus berkonsolidasi internal mematangkan daftar EG dari Indonesia. Sebab, sangat diharapkan EG benar-benar memperhatikan aspek lingkungan, bukan melulu menonjolkan aspek dagang,: ujar Imam.
   Menurut dia, Indonesia punya banyak produk yang ramah lingkungan, baik dalam bentuk sederhana maupun tradisional, hingga diolah dengan teknologi tinggi. Persoalannya, pada forum APEC seperti ini, belum terdapat kejelasan menyangkut kriteria produk dagang yang bisa masuk dalam daftar EG. (ETA)

Sumber: Kompas, 5 Juni 2012, hal 13

Rio+20: Indonesia Mau ke Mana?

Oleh Tejo Wahyu Jatmiko

PAda 13-22 Juni 2012, para kepala negara dan ribuan pemangku kepentingan akan berkumpul untuk meneguhkan kembali niat merawat Bumi. Tema "the Future We Want" akan menjadi perjuanagan kita ke depan.
   Disebut Rio+20 karena diselenmggarakan 20 tahun setelah KTT Bumi, di tempat yang sama, KTT kali ini berlangsung saat masyarakat dunia bergantian mengalami krisis baik ekonomi, pangan, perubahan iklim, maupun lingkungan. Meski demikian, justru inilah  saat melihat semua tindakan yang sudah dilakukan sampai hari ini.
   KTT Bumi mengusung konsep pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan banyak hal. Bukan hanya antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan, tetapi juga antara negara maju dan berkembang, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tercakup pula poengetahuan ilmiah, kebijakan, desa dan kota, serta lintas generasi.
   Sayang, di lapangan kondisinya jauh berbeda. Setelah 20 tahun, kesenjangan antara negara kaya dan miskin justru semakin lebar. Seperlima orang terkaya dunia mendapatkan 70 persen total pendapatan, sementara penduduk golongan paling miskin hanya mendapat 2 persen penghasilan dunia.
   Dalam bidang sosial, pertumbuhan ekonomi dunia ternyata tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data MDG menunjukkan dari 84 negara yang melaporkan kondisinya, 45 negara sudah berjalan baik dan 39 negara tak mencapai target pengurangan kemiskinan.

Lingkungan memburuk
   Kondisi lingkungan juga semakin memburuk yang ditandai dengan meluasnya penggundulan huta rata-rata 5,6 juta hektar per tahun (FAO, 2010) dan penggurunan seluas 4,8 juta hektar tahiun 2012.
   Punahnya keanekaan hayati juga mencapai lebih dari 10 kali lipat di atas ambang aman yang disepakati, baik di darat maupun di laut. Lebih dari 30 persen spesieske yang hidup di laut terancam punah akibat perubahan iklim, pengasaman laut, polusi dan eksploitasi berlebihan.
   Mengubah pola konsumsi yang tidak berkelanjutan, seperti yang dijanjikan negara-negara maju pada 1992 juga tidak berjalan. Bahkan, negara miskin mengikuti pola mereka.
   Semua itu menunjukkan bahwa terdapat kesalahan mendasar dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan prinsip Rio tidak dijalankan. Hampir tidak ada komitmen yang terpenuhi, termasuk pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas.
   Bagaimana dengan Indonesia? Seperti juga negara lain, Indonesia mengalami kegagalan dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan. Meski termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi 5-7 persen, kemajuan di bidang sosial dan kelestarian lingkungan masih kurang.
   Sejauh ini pembangunan Indonesia 2003-2010 sudah berhasil meningkatkan jumlah kelas menengah dari 50 juta orang menjadi 113 juta, tetapi juga masih meninggalkan sekitar 60 juta penduduk miskin. Penduduk miskin ini umumnya terkonsentrasi di enam provinsi: Papua, Papua Barat, maluku, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Aceh. Sebanyak 214 kabupaten dari total 346 kabupaten (62 persen) di 32 provinsi memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dari pada rata-rata nasional.

Pembangunan Indonesia
   Pembangunan di Indonesia juga terus mengorbankan lingkungan, seperti laju perusakan hutan yang mencapai angka 2 juta hektar per tahun pada kurun 1990-2000 dan terus melaju dengan angka 685.000 hektar per tahun pada 2000-2010 (FAO, 2010). Kerusakan daerah aliran sungai hampir di seluruh Indonesia juga menjadi penanda kesalahan pembangunan.
   Penghancuran pun terjadi di laut akibat polusi industri di darat dan over eksploitasi di laut. Pencurian, penangkapan yang tidak dilaporkan dan diatur juga menjadi penyebab hilangnya sumber daya perikanan dan laut di Indonesia bagian barat.
   Belajar dari kesalahan masa lalu merupakan tindakan yang bijak. Banyak tindakan nyata yang harus dilakukan untuk mengoreksi kesalahan ini.
   Pertama, tidak merendahkan komitmen pembangunan berkelanjutan dengan globalisasi yang dicirikan dengan liberalisasi ekonomi, peningkatan konsentrasi penguasaan oleh korporasi raksasa, dan merendahkan kedaulatan negara.
   Kedua, memastikan sarana untuk implementasi, yakni pendanaan, alih teknologi dan peningkatan kapasitas tersedia dan bisa diakses oleh para pihak.
   Ketiga, integrasi tiga pilar, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa ditawar pada semua kebijakan.
   Keempat, harus ada penguatan ulang pada prinsip yang paling mendasar, yakni common but differentiated responsibilities. Artinya, negara maju harus mengubah pola produksi dan konsumsi serta melakukan dukungan pendanaan dan transfer teknologi dan negara berkembang menjaga lingkungannya.

Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Perkumpulan Indonesia Berseru, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera.
Sumber: Kompas, 5 Juni 2012, hal 6

40 Tahun Gerakan Lingkungan

Oleh Emil Salim

Ketika pembangunan berlangsung tahun 1960-an, dunia dikejutkan oleh udara buram berkabut di Eropa, penyakit Minamata di Jepang, dan sunyinya burung-burung berkicauan di musim semi Amerika Serikat. Maka, dunia pun cemas akan kerusakan lingkungan. Karena itu, diselenggarakanlah Konferensi PP tentang Lingkungan Manusia, Juni 1972, di Stockholm, Swedia.
   Konferensi ini menyepakati: Pertama, "Deklarasi Stockholm" yang memuat prinsip-prinsip mengelola lingkungan hidup untuk masa depan, khususnya melalui hukum lingkungan internasional. Kedua, "Rencana Aksi" mencakup perencanaan pemukimam, pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, pendidikan, dan informasi tentang lingkungan hidup. Ketiga, segi kelembagaan, membentuk Program Lingkungan PBB (United Nations Environment Program/UNEP) yang berkedudukan di Nairobi, Kenya.
   Sepanjang 1972-1982 lingkungan hidup diperlakukan sebagai sektor tersendiri tanpa menyentuh pembangunan ekonomi. Karena itu, dalam Konferensi UNEP 1982 disepakati pembentukan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (World Commision on Environment and Development/WCED) dipimpin Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland. Sepanjang 1984-1987 ia mengkaji kaitan lingkungan dan pembangunan.
   Komisi Brundtland mengusulkan perubahan pola dari "pembangunan konvesional" melalui jalur ekonomi saja ke "pembangunan berkelanjutan" melalui tiga jalur: ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilaksanakan secara serentak.

KTT Bumi

   Sepuluh tahun kemudian diselenggarakan Konferensi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (World Conference on Environment and Development, WCED) di Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 Juni 1992. Konferensi dihadiri dihadiri para kepala negara-negara sedunia membahas pola ini.
   Konferensi Tingkat Tinggi -lebih dikenal sebagai KTT Bumi- ini menghasilkan dokumen Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, memperteguh komitmen Deklarasi Stockholm 1972. Tekanannya adalah keterkaitan lingkungan dengan pembangunan.
   Dokumen kedua memuat "Agenda 21" tentang program pelaksanaan dengan perincian pembiayaannya. Program ini melibatkan "kelompok utama", seperti para legislator anggota parlemen, pemerintahan lokal, pengusaha, ilmuwan, perempuan, pemuda, dan lembaga swadaya. Secara khusus disorot tentang keuangan, teknologi dan kelembagaan.
   Dokukmen ketiga adalah "Prinsip-prinsip Kehutanan" memuat pola "Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan". Dokumen keempat adalah "Konvensi Perubahan Iklim" dan dokumen kelima adalah Konvensi Keanekaan Hayati.
   KTT Bumi 1992 diliputi semangat kerjasama global tinggi yang didukung iklim politik global dengan meredanya ketegangan :perang dingin" antara Blok Komunis dan agai akibat pengebo sebelawan Terorisme Blok Kapitalis (1992-2000). Dinding pemisah Berlin Timur dan Berlin Barat runtuh. Ada harapan "laba perdamaian dunia" yang terhimpun kini bisa dimanfaatkan untuk membiayai Agenda 21 Pembangunan Berkelanjutan.
   Tahun 2000 Sekjen PBB Kofi Annan mengangkat isu kemiskinan dalam Target Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals, 2000), melengkapi pembangunan berkelanjutan.
   Tiba-tiba meletuslah "Perang Melawan Teorisme" sebagai akibat pengeboman New York, 11 September 2001. Hancur suasana optimistis dan hilang pula "laba perdamaian". Tahun-tahun menjelang akhir 2000 juga ditandai krisis ekonomi global. Indonesia adalah salah satu korban. Pemerintah Orde Baru pun digantikan Orde Reformasi sejak 1998. Kekuatan ekonomi Jepang surut, sedangkan kekuatan ekonomi Republik Rakyat China (RRC) bangkit. Peta kekuatan ekonomi pun bergeser dari Barat ke Timur.

Dunia Berubah
   Dalam suasana perubahan politik dan ekonomi global seperti ini berlangsunglah World Summit on Sustainable Development di Johannesburg, Afrika Selatan, Juni 2002. Kesepakatan Konferensi penting adalah Deklarasi Johannesburg yang memuat visi masa depan umat manusia dengan penajabaran lebih luas dari segi-segi pembangunan berkelanjutan Rio 1992.
   Juga disepakati saran keuangan hasil pertemuan Menteri-Menteri Keuangan di Monterey (2001) dan saran perdagangan hasil Pertemuan Menteri-Menteri Perdagangan di Doha (2001). Untuk pertama kalinya menteri non-lingkungan aktif dalam konferensi lingkungan.
   Kesepakatan kedua adalah Johannesburg Plan of Implementation yang menambah Agenda 21 dengan isu-isu HIV/AIDS. dimensi sosial pembangunan berkelanjutan, kesetaraan jender, air, energi, kesehatan, pertanian, dan keanekaan hayati.
   Dunia kini sedang menyiapkan UN Conference on Sustainable Development Rio+20, di Rio de Janeiro, Brazil, Juni 2012. Dokumen utamanya adalah "The Future We Want", mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan, ditopang keuangan, sain-teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Dokumen kedua menjabarkan kelembagaan pelaksanaannya dalam lingkungan PBB.
   Tampak trend perkembangan dari sekedar isu pencemaran tahun 1972, Konperensi Rio+20 kini berkembang lebih luas. Sekjen PBB merencanakan kerangka Sustainable Development Goals (SDG) memuat upaya MDG, perubahan iklim, keberlanjutan, keanekaan hayati, sekuritas pangan, energi, dan lain tantangan global penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia masa datang.
   Untuk inilah Sekjen PBB meminta Presiden Republik Indonesia, Presiden Liberia, dan Perdana Menteri Inggeris menjadi Co-Chairs memimpin High Level Panel on SDG, memberi masukan tentang "peta jalan" dari Rio+20 (2012) ke MDG-Summit (2013) dan masa depan melalui pola pembangunan berkelanjutan dengan ukuran keberhasilan "produk domestik bruto dimensi ekonomi plus sosial plus lingkungan".
   "Peta jalan" dunia ini juga penting bagi Indonesia menanggapi keberlanjutannya pada 2045. Maka sangatlah urgen melengkapi pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial dan lingkungan menuju Indonesia 2045.

Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup 1978-1993
Sumber: Kompas, 5 Juni 2012, hal 6

Nuklir Fukushima: Radiasi Ditemukan pada Ikan Tuna

Wahington, Selasa --- Radiasi nuklir tingkat rendah dari PLTN Fukushima yang rusak oleh tsunami telah terdeteksi pada ikan tuna sirip biru di lepas pantai California, Amerika Serikat. Hal itu menunjukkan bahwa ikan-ikan itu membawa bahan radioaktif melintasi Samudra Pasifik lebih cepat daripada angin dan air.
   Sejumlah kecil Cesium-137 dan Cesium-134 terdeteksi pada ikan tuna yang ditangkap dekat San Diego pada Agustus 2011. Ikan ditangkap hanya empat bulan setelah zat radioaktif itu terlepas ke perairan lepas pantai timur Jepang.
   Ikan itu tiba di pantai Barat AS berbulan-bulan lebih cepat dibandingkan dengan angin dan arus laut yang membawa puing-puing dari PLTN itu ke perairan lepas pantai Alaska dan kawasan Pasifik di Barat laut AS.
   "Terus terang kami terkejut," kata Nicholas Fisher, salah seorang peneliti yang melaporkan temuan itu di jurnal Laporan Akademi Nasional Ilmu Pengetahuan AS, yang diunggah ke internet, Senin (28/5).
   Tingkat radioaktivitas cesium itu 10 kali lebih tinggi dibanding dengan jumlah yang diukur pada ikan tuna di lepas pantai California tahun-tahun sebelumnya. Namun, hal itu masih jauh di bawah batas aman untuk dimakan seperti yang ditetapkan oleh pemerintah AS dan Jepang.
   Tanpa membuat penilaian yang definitif mengenai amannya ikan itu, penulis utama kajian itu, Daniel Madigan dari Stasiun Laut Hopkins Universitas Stanford, mengatakan jumlah bahan radioaktif yang terdeteksi jauh di bawah batas aman Jepang.
   Sebelumnya, plankton dan ikan-ikan lebih kecil ditemukan dengan tingkat radiasi yang naik di perairan Jepang setelah gempa Maret 2011 menyebabkan tsunami dan merusak reaktor PLTN Fukushima Dai-ichi.
   Namun, para ilmuwan tidak memperkirakan radiasi nuklir itu akan tetap berada di ikan besar yang merenangi samudra. Metabolisme tubuh ikan semacam itu bisa membuang bahan-bahan radioaktif.
   Pacific bluefin tuna atau tuna sirip biru Pasifik adalah ikan yang bisa mencapai panjang 3 meter dan berat lebih dari 450 kilogram. Ikan ini bertelur di lepas pantai Jepang, dan berenang cepat ke Timut dalam kawanan menuju perairan lepas pantai California dan ujung Baja California, Meksiko.
   Dari ukuran ikan yang diperiksa -sekitar 6 kg- para peneliti yakin itu adalah ikan muda yang meninggalkan perairan Jepang sekitar sebulan setelah tragedi Fukushima.
   Untuk mengetahui bagaimana radioaktivitas mempengaruhi populasi tuna, musim panas ini para peneliti akan mengulangi kajian dengan jumlah sampel yang lebih besar. Tuna yang akan diteliti telah berada dalam perairan radioaktif untuk masa yang lebih lama dari sebulan. (AP/REUTERS/DI)

Sumber : Kompas, 30 Mei 2012, hal 10.

Hari Antitambang: Antara Subsidi BBM dan Kemuliaan Tambang

Sekitar pukul 19:30 WIB, Selasa, 29 Mei 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Penghematan Negara.
   Intinya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2010, subsidi BBM menelan Rp 140 triliun. Akibatnya, APBN tak cukup untuk membiayai pembangunan.
   Presiden melanjutkan, dua langkah harus ditempuh. Pertama: harus mengurangi subsidi BBM, antara lain dengan mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Kedua, meningkatkan pendapatan APBN dengan dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan dari pajak dan pendapatan dari sektor non pajak.
   Presiden juga meminta semua badan usaha milik negara, perusahaan nasional, dan multinasional membayar pajak.
   Apa itu non pajak?
   Yang dimaksud, meningkatkan pendapatan dari sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi. Tak terbantahkan, Indonesia merupakan gudang alam, mulai dari minyak, gas bumi, hingga berbagai mineral dan logam mulia, bahkan juga tanah yang belum dieksploitasi.
   Semua upaya itu, menurut Susilo Bambang Yudoyono, bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan sosial, berbagi beban, dan membantu rakyat miskin. Benarkah?
   Lalu, kemana fakta-fakta ini? Berbagai peristiwa penangkapan masyarakat antitambang oleh polisi tanpa alasan jelas; kolong-kolong galian timah di Bangka yang tak direhabilitasi jadi pemandangan "menakjubkan" dari udara; kerusakan lingkungan amsif dengan lubang hingga kedalaman 300 meter di berbagai lokasi di Kalimantan; hilangnya semua lapisan tanah berhumus yang subur (400.000 hektar di Pulau Bangka Belitung); hilangnya sumber air yang memusnahkan pertanian di Mollo, NTT; dan seterusnya.
   Intinya, masyarakat lokal kehilangan mata pencaharian, penyakit berjangkit mulai dari malaria hingga infeksi saluran pernafasan akut akibat debu-debu mineral. Masyarakat lokal jatuh miskin, penyakitan, dan tak memiliki masa depan karena nyaris mustahil merehabilitasi lingkungan bekas tambang. Presiden telah "memuliakan" pertambangan rupanya.
   "Jelas bahwa dampak kerusakan akibat tambang ditanggung publik," ujar Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Abetnego Tarigan. Dimanakah janji menurunkan 26 persen emisi gas rumah kaca dibandingkan tanpa upaya apapun (business as usual), dimanakah pula konsep pembangunan berkelanjutan yang bakal dibahas pada konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan, Rio+20? Silahkan presiden menjawabnya.

Oleh : Brigitta Isworo Laksmi
Sumber: Kompas, 30 Mei 2012, hal 14